Siaran Pers PGRI:

Perlindungan Hukum Profesional Guru Saat Menjalankan Kebijakan Bencana dan Logistik Daerah

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) bersama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI menegaskan komitmen mutlak dalam memberikan Perlindungan Hukum Profesional bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di daerah rawan bencana alam (seperti karhutla dan erupsi) serta wilayah pelaksanaan kebijakan logistik daerah dan program nasional. Langkah ini diambil untuk membentengi para pendidik dari risiko ancaman kriminalisasi, perlakuan diskriminatif, intimidasi pihak ketiga, serta sanksi administratif yang berpotensi timbul akibat kendala operasional di luar batas wewenang pedagogis mereka.

PGRI menegaskan bahwa keselamatan fisik, keamanan profesi, serta ketenangan jiwa pendidik adalah fondasi utama yang tidak boleh dikorbankan demi efisiensi eksekusi kebijakan operasional daerah maupun pusat.

4 Pilar Proteksi Hukum LKBH PGRI Bagi Tenaga Pendidik

1. Imunitas Hukum atas Pembagian Tugas Logistik Non-Pedagogis

LKBH PGRI menegaskan bahwa guru dan kepala sekolah terbebas secara hukum (legal immunity) dari segala bentuk tanggung jawab pidana maupun perdata jika terjadi insiden teknis logistik—seperti keracunan pangan, kontaminasi bahan baku, atau ketidaksesuaian jumlah porsi program logistik daerah. Tanggung jawab hukum mutlak (strict liability) berada penuh pada penyedia jasa (vendor) dan Tim Teknis Operasional Khusus.

2. Legalitas Diskresi KBM di Daerah Kedaruratan Bencana

PGRI memberikan payung hukum atas seluruh keputusan diskresi yang diambil oleh Kepala Sekolah di wilayah bencana (seperti penetapan PJJ Darurat, penutupan sementara kelas fisik, atau pemindahan lokasi belajar ke pengungsian). Keputusan yang diambil demi menyelamatkan jiwa siswa dan guru dilindungi oleh regulasi keselamatan dan dilarang dimaknai sebagai pelanggaran disiplin ASN/PPPK atau syarat penundaan TPG.

3. Penegakan MoU PGRI–POLRI Terhadap Intimidasi dan Somasi

Melalui kesepakatan resmi PGRI dan POLRI tentang Perlindungan Profesi Guru, LKBH PGRI memastikan bahwa Kepolisian tidak akan memproses aduan, pemanggilan, atau penyidikan yang mengkriminalisasi guru terkait pelaksanaan tugas logistik atau diskresi bencana. Setiap bentuk gertakan atau intimidasi hukum dari pihak luar akan direspons langsung melalui tindakan cuan-somasi dan pendampingan hukum resmi LKBH PGRI.

4. Penegakan Batas Wewenang Profesi (Pedagogical Boundary)

PGRI memperjuangkan penetapan batas tegas bahwa keterlibatan guru dalam kebijakan daerah dan nasional murni bersifat pendampingan edukatif/pembimbingan adab murid. Penugasan yang sifatnya melampaui batas profesi tanpa dasar surat perintah resmi dan jaminan perlindungan hukum dapat ditolak oleh pendidik demi menjaga marwah dan keselamatan profesinya.

Matriks Pemetaan Risiko Hukum & Benteng Proteksi LKBH PGRI

Potensi Risiko / Benturan Hukum	Pihak Bertanggung Jawab Mutlak	Benteng Proteksi & Advokasi LKBH PGRI
Gagal Mutu / Insiden Logistik Pangan	Penyedia Jasa / Vendor / Tim Teknis	Pasang badan membela guru dari sangkaan kelalaian.
Diskresi PJJ / Penghentian PTM Bencana	BPBD / Pemda / Diskresi Kepala Sekolah	Menjamin diskresi sah secara hukum & TPG tetap cair.
Pemanggilan Saksi oleh Aparat (APH)	Tim Pengelola Program Non-Guru	Pendampingan advokat LKBH & penegakan MoU POLRI–PGRI.
Intimidasi / Somasi LSM / Pihak Ketiga	Pelaku Intimidasi	Perlindungan profesi & penerbitan counter-somasi hukum.

"Guru dilindungi oleh undang-undang untuk mendidik dan mencerdaskan bangsa, bukan untuk menanggung risiko hukum dari pekerjaan logistik dan bencana. LKBH PGRI siap hadir di setiap jengkal tanah air untuk memastikan tidak ada satu pun guru yang berjalan sendirian menghadapi ancaman hukum." — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI.